• header1
    • header3

    Menyoal Dana dan Kaderisasi Parpol

    061001Wacana penambahan dana untuk partai politik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kembali mengemuka. Komisi II DPR RI dan pemerintah (dalam hal ini Kemendagri) telah membahasnya dalam Rapat Kerja, Senin (3/10) lalu. Sebagian masyarakat pun menanggapi negatif penambahan dana suntikan untuk parpol tersebut. Terlebih kondisi ekonomi yang dalam ketidakpastian karena adanya pemangkasan anggaran di banyak sektor. Pan­dangan mereka terhadap parpol masih cenderung negatif.

                Maurice Deverger (1981) me­nyatakan bahwa tujuan partai politik tidak lain hanya untuk meraih ke­kuasaan dan kepentingan. Parpol akan selalu berusaha menguasai ek­sekutif-legislatif serta mempengaruhi kebijakan pemerintah demi kepen­tingannya. Lalu, benarkah demikian? Di tengah usulan parpol untuk meminta tambahan dana, wajar jika ma­syarakat membenarkan pandangan Deverger tersebut.

                Pendanaan parpol oleh negara me­­miliki payung hukum, yaitu Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Ke­pada Partai Politik, yang kemudian direvisi dengan PP No. 83 tahun 2012. Dalam PP ter­sebut parpol di­berikan dana berdasar­kan perolehan suara. Satu suara di­hargai sebesar Rp 108, yang kemudian dikalikan dengan perolehan suara pada pemilu sebelumnya berdasarkan penghi­tungan KPU. Jumlah tersebut dinilai terlalu kecil sehingga parpol dalam ba­nyak kegiatan (baik harian mau­pun kegiatan tertentu seperti pemilu dan pilkada) harus mencari sumber pendanaan lain.

                Pendanaan parpol kerap menjadi sorotan manakala parpol dihadapkan pada minimnya bantuan dari negara dan besarnya kebutuhan operasional, terutama saat menghadapi Pemilu. Ada gap yang cukup besar antara pendapatan dan penge­luaran uang parpol. Pada akhirnya, untuk menutup kebutuhan pendanaan yang besar tersebut, ‘gotong-royong’ memikul dana parpol menjadi kewajiban kader parpol. Sum­bangan kader menjadi solusi utama menambal kekurangan.

                Pendanaan parpol oleh negara sejatinya dimaksud untuk melaku­kan pendidikan politik kader parpol. PP No. 83 Tahun 2012 pasal 9 bah­kan mensyaratkan agar minimal 60% dana yang diberikan negara digunakan untuk melakukan fungsi pendidikan politik bagi kader parpol. ”Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksa­nakan pendidikan politik bagi ang­gota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).” Hal ini pula yang mengundang polemik saat DPR berencana membuat sekolah politik bagi ang­gota DPR, karena anggota DPR yang merupakan kader parpol seharusnya mendapat pendidikan politik internal parpol.

                Bantuan anggaran negara kepada parpol memang dirasa sangat pen­ting. Tentu saja dengan bantuan ke­uangan tersebut, parpol di Indonesia dapat bertransformasi menjadi parpol yang modern dan berkualitas. Pendanaan parpol juga dianggap da­pat meminimalisasi perilaku koruptif kader. Di negara-negara maju penga­nut sistem demokrasi, dana parpol memang disediakan negara.

                Perlu diingat, parpol juga dituntut untuk menjaga tranparansi dan akuntabel terhadap pendanaan atau keuangannya. Parpol diwajibkan mem­berikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana ne­gara kepada pemerintah. Pada saat bersamaan harus ada kesa­daran parpol untuk pengelolaan ke­uangan yang lebih sehat.

                Owen Podger (2016) menyampai­kan bahwa akuntabilitas dan trans­paransi parpol di Indonesia harus segera dimulai. Hal ini dapat dimulai dari momentum parpol saat menghadapi pilkada. Penyelenggara Pe­milu (KPU) harus mengaudit keuangan parpol secara transparan agar masya­rakat bersimpati, dan meru­bah pandangan parpol yang elitis dan ekslusif.

                Pendanaan parpol dan kaderisasi yang dimaksudkan seperti tidak berjalan seiringan. Contoh kecil dari hal ini adalah pencalonan pada Pilkada DKI Jakarta. Seluruh calon gubernur bukan berasal dari kader parpol, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah mantan kader partai Golkar dan Gerindra, Anis Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono pun tak pernah mengenyam kerasnya pendidikan sebagai kader parpol.

                Dalam kasus Pilkada DKI Ja­karta, artibut relawan pendukung pasangan calon justru lebih mendominasi ketimbang atribut parpol. Gerakan dan mobilisasi relawan jauh lebih masif, terstruktur, terukur, dan sistematis. Publik justru lebih senang calonnya hadir bukan dari parpol. Hal ini terbukti pada saat Ahok resmi diusung parpol, beberapa relawan yang mendukungnya pun menarik dukungan terhadapnya. Ini bisa dimaknai sebagai ‘tamparan relawan kepada parpol’.

                Pendanaan parpol bukan soal setuju atau tidak, tetapi ini adalah amanat peraturan perundang-un­dangan yang harus dilaksanakan. Untuk itu diperlukan keseriusan parpol dalam mengelola keuangan. Peng­awasan pendanaan dan transparansi keuangan tetap bisa dilakukan oleh lembaga negara (BKP, PPATK, KPK) juga masyarakat partisan parpol. Oleh sebab itu, tidak perlu ada lagi kekhawatiran terhadap pendanaan parpol oleh negara. Parpol yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan pada akhirnya akan mendapat ‘hukum masyarakat’.

                Dengan pendanaan dari negara, parpol punya kewajiban untuk melakukan kaderisasi sesuai dengan AD/ART parpol yang bersangkutan. Pemerintah bisa saja merumuskan aturan sanksi bagi parpol yang gagal mengkader. Indikator kegagalan ter­sebut bisa ditetapkan dengan sederhana, misalnya, menghentikan bantuan pendanaan bagi parpol atau gabungan parpol yang tidak mengu­sung calon dalam pilkada, dan tidak melakukan pendidikan politik kader maupun rekrutmen kader.

                Komitmen pendanaan sesuai PP memberikan konsekuensi komitmen kaderisasi bagi parpol. Dengan de­mi­kian, parpol dapat leluasa mela­ku­kan pengkaderan dan menjalankan fungsi pendidikan politik. Parpol harus merumuskan pendidikan politik yang lebih menarik bagi kadernya. Antara lain, harus bersifat inovatif tanpa mengurangi substansi muatan materi seperti ditentukan dalam peraturan yang berlaku.


    sumber : suarakarya.id

    Link Terkait

    Statistik Pengunjung

    135171
    Today
    Yesterday
    This Week
    Last Week
    This Month
    Last Month
    All days
    237
    229
    922
    132639
    4241
    5413
    135171

    Your IP: 54.167.18.170
    2018-11-21 21:02
    © 2017 kesbangpol. All Rights Reserved.