• header1
    • header3

    Syarat – Syarat Permohonan Rekomendasi

    1. Proposal penelitian
    2. Surat permohonan izin penelitian dari lembaga penanggung jawab yang di tujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Inhu
    3. Fotocopy KTP
    4. Bagi lembaga melampirkan fotocopy akte pendirian, Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) dan NPWP
    5. Bagi mahasiswa melampirkan fotocopy kartu mahasiswa
    6. Mengisi surat pernyataan dibubuhi materai Rp. 6000,-
    7. Melampirkan kuesioner penelitian ( jika ada ) 

     

    NB : Pelayanan dari jam 09.00 wib – 14.00 wib

                                 ( setiap hari kerja )

    Syarat-Syarat Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2017

    Dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017

     

    1. Surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Inhu.
    2. Surat permohonan dimaksud ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.
    3. Surat permohonan dimaksud menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
    1. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
    2. Fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
    3. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
    4. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
    5. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
    6. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
    7. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

    Syarat Pemberitahuan

    Keberadaan LSM / Ormas / Yayasan

    Yang Tidak Berbadan Hukum

    (PP No. 58 Tahun 2016)

                                                                                                                           

    1.     Surat permohonan pendaftaran.

    2.     Akte pendirian atau status orkemas yang disahkan notaris.

    3.     Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris.

    4.     Tujuan dan program kerja organisasi.

    5.     Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

    6.     Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya.

    7.     Pas photo pengurus organisasi berwarna, ukuran 4x6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

    8.     Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pengurus organisasi.

    9.     Surat keterangan domisi organisasi dari desa / lurah / camat atau sebutan lainnya.

    10.   Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi.

    11.   Photo kantor atau sekretraiat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama.

    12.   Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau izin pakai dari pemilik / pengelola.

    13.   Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan / atau sekretaris atau sebuatan lainnya.

    14.   Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.

    15.   Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.

    16.   Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen / berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.

     

    Nb : Berkas di jilid.

    Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Bagi Partai Politik Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu

     

    Syarat-syarat administrasi pemberitahuan kepengurusan Partai Politik :

    • Surat Permohonan dari Partai Politik  yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kab.Inhu, perihal surat permohonan verifikasi.
    • Surat Keputusan Kepungurusan Partai Politik Tingkat Kab.Inhu yang disahkan oleh DPD/DPW Partai.
    • Surat Keterangan dari Camat menyatakan Partai Politik telah dilaporkan keberadaannya di Kab.Inhu.
    • Surat pernyataan yang menyatakan tidak  merangkap sebagai pendiri, pengurus atau anggota Partai Politik lain, bermaterai Rp 6.000- dari 3 orang Fungsionalis utama, yakni ketua, sekretaris dan bendahara.
    • Fotocopy KTP 3 orang fungsionalis utama, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang.
    • SK Kementerian Hukum dan HAM RI, tentang pengesahan Partai Politik.

    Syarat Pemberitahuan

    Keberadaan LSM / Ormas / Yayasan

    Yang Berbadan Hukum

    1. Surat pemberitahuan keberadaan LSM / Ormas / Yayasan.
    2. Akte pendirian atau status orkemas yang disahkan notaris.
    3. Akta / SK Kemenkumham RI.
    4. Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
    5. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya.
    6. Pas photo pengurus organisasi berwarna, ukuran 4x6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
    7. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pengurus organisasi.
    8. Photo kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama.

     

    Nb : Berkas di jilid.

    Link Terkait

    Statistik Pengunjung

    047799
    Today
    Yesterday
    This Week
    Last Week
    This Month
    Last Month
    All days
    379
    176
    998
    44281
    3822
    6317
    47799

    Your IP: 54.227.126.69
    2017-12-14 18:59
    © 2017 kesbangpol. All Rights Reserved.