• header1
    • header2
    • header3

    Tupoksi

    Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 122 ayat 1 dan ayat 2, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/3163/Polpum tanggal 15 Agustus 2016 perihal Himbauan.

    Struktur dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

    Tugas Pokok

    1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan fungsi :
      1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitas organisasi politik dan kemasyarakatan;
      2. Melaksanakan kegiatan di bidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
      3. Monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, sesuai standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur yang ditetapkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku politik.

    2.      Sekretaris, mempunyai tugas :

    1. Penyusunan Program

    Dalam penyelenggaraaan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran.

    1. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan.

    Dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi : Urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat.

    1. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.

    Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh sekretariat terdiri dari :

    1.      Sub Bagian Program

    2.      Sub Bagian Umum

    3.      Sub Bagian Keuangan

    Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

    1.   Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :

    1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu;
    2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka sinkronisasi program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kabupaten Indragiri Hulu;
    3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu;
    4. Membuat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu;
    5. Mengkoordinir dan membuat usulan rencana program dan kegiatan di unit kerja untuk diteruskan ke BAPPEDA;
    6. Mempersiapkan laporan tahunan program dan kegiatan unit kerja;
    7. Mempersiapkan dan mengkoordinir penyelesaian tindak lanjut LHP atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan program dan kegiatan;
    8. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban Bupati; dan
    9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

    2.   Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

    1. Menerima, mengagendakan, memproses surat masuk dan menata kearsipan;
    2. Menyiapkan draf surat keluar, mengagendakan dan mengirimnya;
    3. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    4. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
    5. Mengkoordinir operasional perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    6. Melaksanakan Dokumentasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    7. Melaksanakan penegakan disiplin pegawai;
    8. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
    9. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan melayani tamu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    10. Mengkoordinir SPT dan SPPD;
    11. Mengkoordinir penggunaan kendaraan dinas; dan
    12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

    3.   Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

    1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
    2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan termasuk pengolahan dan pembayaran gaji, penghailan pegawai lainnya, kegiatan rutin kantor dan kegiatan langsung;
    3. Menyusun rencana pendapatan dan belanja dinas serta mengkoordinir dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan (SPJ) atas pelaksanaan kegiatan;
    4. Mengkoordinir pencairan dan pembayaran dana belanja tidak langsung dan belanja langsung;
    5. Memberikan petunjuk pelaksanaan keuangan bendahara dan pembantu bendahara kegiatan langsung;
    6. Mengkoordinir rencana keperluan, perlengkapan dan fasilitasi rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu; dan
    7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

    I.       Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, meliputi :

    1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    2. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    4. Pelaksanaan pemantapan da peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    5. Pembentukan dan pengembangan karakter Bangsa di wilayah Kabupaten/ kota
    6. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    7. penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    8. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    9. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    10. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa , dan lembaga negara, serta lagu kebangsaan indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjdi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    11. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    12. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pancasila undang-undang Dasar Negara Kesatua Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    13. Pelaksanaan dan pembina pembauran kebangsaan di wilayah kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu.
    14. pelestarian Bhinneka Tunggal ika di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu..
    15. Pelaksanan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    16. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
    17. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

    Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :

    1.      Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

    1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
    2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program penguatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
    3. Melakukan pemantapan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
    4. Melakukan koordinasi, kebijakan dan konsultasi dalam rangka perumusan, pembinaan, dan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
    5. Melakukan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
    6. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, koordinasi serta pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
    7. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan bela negara;
    8. Melakukan perumusan kebijakan, pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
    9. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah, dan
    10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

    2.      Sub Bidang Bidang Karakter Bangsa, mempunyai tugas :

    1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
    2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK);
    3. Melakukan penyiapan bahan perumusa kebijakan dan fasilitasi pengembangan program penguatan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
    4. Melakukan pemantauan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
    5. Melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, pembinaan, koordinasi dan sosialisasi ideologi, pebauran dan kewarganegaraan;
    6. Melakukan penyiapan analisis kondisi pemahaman masyarakat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
    7. Memfasilitasi percepatan proses pembauran bagi warga transmigrasi/ pengungsi/pendatang di lingkungan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu;
    8. Melaksanakan koordinasi,kerjasama dan konsultasi dalam ranka perumusan, pembinaan dan pemantapan ketahanan ideologi pembauran dan kewarganegaraan;
    9. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
    10. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantapan ketahanan ideologi dan pebauran dan kewarganegaraan; dan
    11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

    II. Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai fungsi :

             a.      pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang politik dalam negeri diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             b.      pemetaan ituasi, kondisi, dan usur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             c.      peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan pacasila diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             d.      peningkatan partisipasi masyarakat dibidang politik diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             e.      fasilitas peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             f.       pelaksanaan dan fasilitas pendidikan politik diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             g.      fasilitas peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             h.      penyusunan data dan informasi partai politik diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             i.       fasilitas peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             j.       pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             k.      pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             l.       failitas penanganan masalah dinamika politik dalam negeri diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             m.    fasilitas pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik dalam negeri sebagai badan hukum diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             n.      pemantauan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             o.      pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             p.      pemantauan perkembangan politik dalam negeri diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

    Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas :

    1.   Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas :

    1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi lembaga politik;
    2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pegembangan program fasilitasi lembaga politik;
    3. Melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data keberadaan, kegiatan dan kondisi partai politik di Kabupaten Indragiri Hulu;
    4. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi proses bantuan keuangan partai politik dan pengeluaran dana bantuan dan pergantian antar waktu anggota DPRD;
    5. Memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang politik bagi fungsionaris partai politik;
    6. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
    7. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu;
    8. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah;
    9. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi;
    10. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak tidak memperoleh kursi; dan
    11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

    2.   Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas :

    1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi Pendidikan politik dan Pemilihan Umum;
    2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum di Kabupaten Indragiri Hulu;
    3. Menyiapkan bahan kajian dan analisis tentang peta politik pemilihan umum di Kabupaten Indragiri Hulu;
    4. Memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang politik masyarakat dan simpatisan partai politik;
    5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peran Desk Pemilu / Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu;
    6. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat;
    7. Penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat;
    8. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum, legislatif,pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada kab/kota; dan
    9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

    III.    Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, mempuyai fungsi :

             a.      Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             b.      Pemetaan ketahanan lingkungan hidup sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             c.      Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             d.      Fasilitas dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             e.      Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             f.       Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             g.      Pelaksanaan koordinsi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             h.      pelaksanaan dan fasilitas komunikasi sosial kemasyarakatan diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             i.       pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             j.       fasilitas dan koordinasi penanganan kerawanan sosial diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             k.      pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan banga diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             l.       fasilitas dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa diwilyah Kabupaten Indragiri Hulu.

             m.    fasilitas dan koordinasi penanganan pelestarian pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             n.      fasilitas dan koordiasi penanganan masalah pemerintah dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             o.      fasilitas dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             p.      pelaksanaan pelayanan pedaftaran, pemetaan, pembiaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing, serta pengelolahan system informasi organisasi kemasyarakatan diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             Bidang Ketahanan ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarkatan terdiri dari :

    1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

    1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegitan di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
    2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan failitasi pengembangan program fasilitasi ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
    3. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan ;
    4. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
    5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang ketahanan ekonomi;
    6. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
    7. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi,fiskal dan moneter;
    8. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri dan perlindugan konsumen;
    9. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian;
    10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Sosial Kemasyarakatan ; dan
    11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

    2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

    1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan di bidang ketahanan budaya, agama dan sosial kemasyarakatan;
    2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi ketahanan, agama dan sosial kemasyarakatan;
    3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang budaya, agama dan sosial kemasyarakatan;
    4. Melaksanakan penyiapa perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan yang berada di masyarakat;
    5. Melakukan dan koordinasi dan kerjasama dengan elemen masyarakat serta dengan Forum Kerukunan Umat Beagama (FKUB) di Kabupaten Indragiri Hulu.
    6. Melakukan penyiapan, fasilitasi evaluasi dan koordinasi terhadap LSM, Organisasi Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu.
    7. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi,bimbingan, identifikasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan; dan
    8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Sosial Kemasyarakatan;
    9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

    IV.    Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, mempunyai fungsi :

             a.      Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             b.      Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antara negara, serta keberadaan dan aktivitass orang asing serta pemetaan konflik wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             c.      pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negri di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             d.      pelaksaaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             e.      pelaksanaan deteki dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di strategik di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             f.       Pegelolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             g.      penyeleksian dan pengintegrasian data dan informai strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             h.      Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             i.       Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan setrategik serta perkiraan keadaan di wilayah/kota.

             j.       peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan tehadap teknologi dan informai di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             k.      pelaksanaan pembinaan forum Kewaspadaan dini Masyarakat di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             l.       pelaksanaan koordinasi kewaspadaan pebatasaan antara negara di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             m.    pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             n.      pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

             o.      pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

         Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :

    1.   Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijaksanaan Strategis mempunyai tugas :

    1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan kerjasama intelijen dan bina masyarakat perbatasan;
    2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam ragka pengumpulan bahan keterangan yang dbutuhkan melalui Forum Kominitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kabupaten Indragiri Hulu;
    3. Peningatan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk mencegah dan penyelesaian konflik;
    4. Melakukan kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi dini secara dini berbagai potensi dan indikasi terjadinya gejolak sosial baik dalam bentuk konflik horizontal maupun konflik vertikal;
    5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Indragiri Hulu;
    6. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
    7. Penyiapan bahan dan rekomendasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama intelijen, perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja perbatasan; dan
    8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

    2.  Sub Bidang Penanganan Konflik, mempunyai tugas :

    1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan penanganan konflik dan pengawasan orang asing;
    2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitas dan rekonsiliasi pasca konflik;
    3. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;
    4. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di masyarakat;
    5. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
    6. Penyiapan bahan dan rekomendasi serta pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflikpemerintahan, penanganan konfili sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
    7. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan analisis potensi konflik penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
    8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

    Link Terkait

    Statistik Pengunjung

    035142
    Today
    Yesterday
    This Week
    Last Week
    This Month
    Last Month
    All days
    163
    186
    672
    32783
    6428
    7022
    35142

    Your IP: 54.81.178.153
    2017-10-17 15:16
    © 2017 kesbangpol. All Rights Reserved.